Program PKM P Mahasiswa Hukum UMK di Desa Arongo temukan Tidak Selarasnya Peraturan dan Kebijakan terkait Transmigrasi

Konsel,  Kembangkan program krativitas mahasiswa Penelitian (PKM P) Mahasiswa Hukum yang tergabung di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (KPS FH UMK) Lakukan penelitan kasus agraria/pertanahan yang terjadi di kawasan transmigrasi di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konsel, Jum’at (28/12/2018)

Penelitian ini melibatkan mahasiswa (i) Fakultas Hukum dan dibimbing langsung oleh Kepala laboratorium fakultas hukum UMK Bapak Muriyanto Lanontji SH. MH

Andi Rahman salah satu mahasiswa yang tergabung dalam penelitian (PKM P) Menyatakan dari hasil penelitian sementara, terjadinya permasalahan di kawasan itu karena tidak sesuainya apa yang telah di janjikan oleh pemerintah daerah tentang lahan yang akan di berikan kepada transmigran sesuai sk bupati konsel yang di keluarkan dengan penerapannya.

Lanjut Andi Rahman, berdasarkan sumber data dan informasi yang di dapatkan dari narasumber bahwa pada tahun 2008 pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menunjuk /mencadangkan wilayah desa arongo sebagai calon lokasi penempatan transmigrasi seluas 1500 ha sesuai dengan SK Bupati NO. 39 THN 2008.

“Masyarakat yang menempati wilayah transmigrasi tersebut di datangkan dari beberapa wilayah yaitu dari Jogjakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali, serta di tambah dengan warga dari penduduk lokal” Katanya

Sesuai keputusan pemerintah bahwa jumlah KK yang akan di tempatkan di unit pemukiman dan transmigrasi (UPT) Arongo sebanyak 500KK. dengan Rincian 75 KK berasal dari Bali, 25 KK berasal dari Jogjakarta, 48 KK berasal dari Jawa Barat, 100 KK dari Jawa Timur, 10 KK dari Jawa Tengah dan 242 KK dari warga lokal.

Namun dalam pelaksanaan nya, ternyata penempatan warga transmigrasi di bagi di dua desa dan kecamatan yang administratif berbeda, yakni 390 KK di tempatkan di Desa Arongo Kecamatan Landono dan 110 KK di tempatkan di blok I Desa Laikadonga Kecamatan Ranomeeto Barat.

“UPT Arongo yang tadinya sesuai SK berada di Desa Arogo namun penerapannya dibagi menjadi 2 secara di wilayah berbeda yaitu di dua desa dan kecamatan yang berbeda”Bebernya

Sesuai perjanjian (MOU) antara pemda penerima dan pemda pengirim, pemerintah kabupaten konawe selatan selaku pemda penerima berkewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan yang tidak bermasalah dan atau tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain untuk dijadikan sebagai lokasih penyelenggaraan program transmigrasi UPT Arongo.

Isi dalam MOU antara pemda tersebut, salah satunya menegaskan setiap kepala keluarga (KK) akan mendapatkan lahan seluas 2 (dua) Ha, dengan rincian, Lahan pekarangan : 0,25 ha, Lahan usaha 1 : 0,75 ha, Lahan usaha II : 1 ha.

“Tetapi kenyataan nya yang terjadi di lapangan tidak sperti itu, setiap KK hanya mendapatkan lahan seluas 0,75 ha sampai 1 ha dan ada juga yang  hanya mendapatkan 0,25 ha” Urainya

Andi Rahman menambahkan dengan dilakukannya penelitian dengan kajian ilmiah ini, maka di harapkan mampu memberikan penguatan antara keputusan pemerintah daerah yang seharusnya selaras dengan SK BUPATI dan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah agar tidak saling bertabrakan antara Peraturan dan Kebijakan.

Saat ini program kreativitas mahasiswa di bidang penelitian masih berlangsung guna menjadikan mahasiswa tidak kaku dalam penelitian selanjutnya demi terwujudnya mahasiswa akademis murni di bidang penelitian.

Sumber : https://www.harapansultra.com/program-pkm-p-mahasiswa-hukum-umk-di-desa-arongo-temukan-tidak-selarasnya-peraturan-dan-kebijakan-terkait-transmigrasi/

Leave a Reply